 |
Globalnewsnetwork.id - Kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dilaporkan meminta faksi-faksi perjuangan Palestina yang berada di Suriah untuk segera melepaskan senjata mereka. Pejabat HTS menegaskan bahwa faksi-faksi tersebut tidak diperbolehkan lagi memiliki senjata, kamp pelatihan, atau markas militer. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan baru yang diambil oleh rezim Suriah yang dipimpin oleh HTS.
Menurut laporan Ibrahim Amin, wartawan Al-Akhbar, faksi-faksi Palestina diminta untuk membubarkan organisasi militer mereka sesegera mungkin. Hal ini dianggap sebagai respons terhadap upaya politik dan amal yang dilakukan oleh pemerintah Suriah yang baru. Faksi-faksi Palestina, seperti Fatah, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Populer untuk Pembebasan Palestina - Komando Umum (PFLP-GC), Saiqa, dan Jihad Islam Palestina, telah lama berada di Suriah dan berperan sebagai tamu pemerintah Suriah.
Sumber dari PFLP-GC, yang dihubungi oleh Erem News, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut disampaikan dalam sebuah rapat yang dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa di kamp pengungsian Palestina di Damaskus. Sharaa, yang juga dikenal sebagai Abu Muhammad al-Jolani, adalah pemimpin HTS yang baru-baru ini menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah.
Sejarah pengungsian Palestina ke Suriah dimulai sejak peristiwa Nakba pada tahun 1948, ketika sekitar 750.000 warga Palestina diusir oleh milisi Zionis dari wilayah yang kelak menjadi negara Israel. Sejak saat itu, faksi-faksi Palestina membentuk kelompok perlawanan bersenjata yang mendukung Tentara Pembebasan Palestina (PLA) dan menjadi penyokong utama Angkatan Darat Suriah.
Amin menyebutkan bahwa faksi-faksi Palestina kini dilarang menggunakan Suriah sebagai markas untuk melakukan aktivitas perlawanan terhadap Israel. Meskipun pemerintahan baru Suriah tidak secara terbuka menyatakan upaya untuk membangun hubungan dengan Israel, mereka secara tegas berusaha mencegah segala bentuk perlawanan terhadap Israel yang berasal dari wilayah Suriah.
Dengan kebijakan baru ini, HTS tampaknya berusaha mengatur kembali dinamika di Suriah dan memastikan bahwa tidak ada faksi yang menggunakan wilayah tersebut untuk melawan Israel, meskipun hubungan Suriah dengan negara tersebut tetap menjadi isu yang kompleks dan sensitif.
