
![]() |
Pemimpin HTS, Mohammed Al-Julani, yang menggulingkan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024 |
Globalnewsnetwork.id - Pemimpin aliansi oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Muhammad al-Julani, menyatakan kesediaannya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Suriah jika ada permintaan dari rakyat atau pihak-pihak di sekitarnya.
"Saya akan mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Suriah jika warga atau orang-orang di sekitar saya meminta hal tersebut," ungkap al-Julani dalam wawancara dengan media lokal Suriah pada Sabtu (14/12/2024).
Visi Kepemimpinan dan Stabilitas Suriah
Al-Julani menegaskan bahwa meskipun perubahan di Suriah dicapai melalui revolusi, ia menolak pendekatan kepemimpinan dengan mentalitas revolusioner.
"Negara ini harus dibangun berdasarkan hukum dan institusi yang kuat untuk menjamin stabilitas berkelanjutan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa masa depan Suriah tergantung pada pembentukan pemerintahan yang kokoh dan berlandaskan keadilan.
"Perlu ada transisi dari mentalitas revolusi menuju pembangunan negara," tambahnya.
Komitmen Terhadap Stabilitas dan Reformasi
Al-Julani juga berkomitmen untuk menghapus produksi Captagon—obat ilegal yang disebut telah menjadi salah satu sumber utama pendapatan rezim Assad. Ia menyebut bahwa pemerintahan baru akan mengembalikan Suriah pada jalur hukum dan memberantas semua bentuk aktivitas ilegal.
"Kementerian Pertahanan akan membubarkan seluruh faksi bersenjata. Tidak akan ada senjata di luar kewenangan negara Suriah," tegasnya.
Hubungan dengan Kelompok Minoritas
Dalam wawancara tersebut, Al-Julani mengungkapkan bahwa HTS telah membangun hubungan dengan komunitas Kristen dan Druze di Suriah.
"Kami memiliki hubungan baik dengan mereka, dan mereka bahkan ikut berjuang bersama kami dalam Departemen Operasi Militer," katanya.
Keputusan Ada di Tangan Rakyat
Al-Julani menegaskan bahwa keputusan terkait kepemimpinan Suriah harus diserahkan kepada rakyat, dengan mempertimbangkan saran dari para ahli dan tokoh hukum.
"Kompetensi dan kemampuan harus menjadi dasar evaluasi, bukan sekadar afiliasi atau latar belakang," tandasnya, seperti diberitakan oleh Al Jazeera.
Red
.