JAKARTA, Globalnewsnetwork.id – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menerbitkan regulasi baru mengenai akreditasi jurnal ilmiah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 9 Tahun 2026. Kebijakan ini membawa sejumlah perubahan penting dalam sistem penilaian dan pengelolaan jurnal ilmiah di Indonesia.
Regulasi tersebut sekaligus menggantikan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Meskipun baru diluncurkan secara resmi dalam rangkaian Konvensi Nasional Tata Kelola dan Integritas Jurnal Ilmiah (KTJI) 2026 di Universitas Ciputra pada 9 November 2026, aturan ini sebenarnya telah berlaku sejak 7 Juli 2026.
Penerbitan regulasi baru ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kualitas publikasi ilmiah nasional. Perubahan tersebut juga menegaskan bahwa akreditasi jurnal tidak hanya berkaitan dengan peringkat, tetapi turut menitikberatkan pada kualitas tata kelola dan mutu artikel yang diterbitkan.
Dua Standar Utama dalam Penilaian Akreditasi Jurnal
Salah satu perubahan penting dalam Permendiktisaintek Nomor 9 Tahun 2026 adalah penetapan dua standar utama akreditasi jurnal ilmiah, yaitu tata kelola jurnal dan mutu artikel ilmiah. Kedua aspek tersebut menjadi landasan dalam menilai kualitas sebuah jurnal. Artinya, pengelola jurnal tidak cukup hanya memperhatikan aspek administratif dan kelengkapan penerbitan, tetapi juga perlu memastikan artikel yang dipublikasikan memenuhi standar ilmiah.
Selain itu, regulasi terbaru menyederhanakan sistem peringkat akreditasi dari sebelumnya enam peringkat menjadi empat peringkat. Masa berlaku akreditasi ditetapkan selama lima tahun. Perubahan ini diharapkan dapat mendorong pengelola jurnal untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas penerbitan, konsistensi proses editorial, serta kredibilitas artikel yang dipublikasikan.
Pengajuan Akreditasi Ulang Perlu Diperhatikan
Ketentuan lain yang perlu diperhatikan oleh penerbit adalah mekanisme pengajuan akreditasi ulang. Dalam aturan terbaru, penerbit dapat mengajukan akreditasi ulang paling lambat enam bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir. Apabila penerbit tidak mengajukan akreditasi ulang hingga masa berlaku tersebut habis, jurnal akan dinyatakan tidak terakreditasi.
Ketentuan ini membuat pengelola jurnal perlu memiliki perencanaan dan evaluasi berkala terhadap kualitas penerbitannya. Pengelolaan jurnal tidak dapat dilakukan hanya ketika jadwal akreditasi semakin dekat, tetapi harus menjadi proses berkelanjutan. Meski demikian, jurnal yang telah memperoleh peringkat akreditasi berdasarkan ketentuan sebelumnya tetap dapat menggunakan peringkat tersebut sampai masa berlakunya berakhir.
Evaluasi Jurnal Dapat Berujung Penurunan hingga Pencabutan Akreditasi
Permendiktisaintek Nomor 9 Tahun 2026 juga mengatur pemantauan dan evaluasi terhadap jurnal ilmiah. Pemantauan dapat dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu berdasarkan pengaduan masyarakat yang telah diverifikasi atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk melakukan penurunan peringkat, pembekuan sementara, hingga pencabutan status akreditasi.
Sebelum tindakan tersebut ditetapkan, Direktur Jenderal dapat meminta klarifikasi kepada penerbit. Mekanisme ini menunjukkan bahwa status akreditasi jurnal perlu dijaga melalui praktik pengelolaan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Integritas Publikasi Menjadi Tantangan di Era Kecerdasan Artifisial
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menekankan bahwa peningkatan kualitas jurnal harus berjalan seiring dengan penguatan integritas pengelolaannya. Menurutnya, publikasi ilmiah merupakan bagian penting dari perkembangan ilmu pengetahuan. Karena itu, proses penelaahan artikel harus dilakukan secara bermutu agar hasil penelitian dapat diuji, dikritisi, dan dikembangkan lebih lanjut.
Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence juga menghadirkan tantangan baru bagi dunia publikasi ilmiah. Kejujuran akademik, etika editorial, akuntabilitas pengelola jurnal, serta kualitas proses penelaahan sejawat (peer review) perlu terus diperkuat. Pencegahan plagiarisme dan praktik publikasi yang melanggar etika juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap jurnal ilmiah.
Penulis dan Pengelola Jurnal Perlu Beradaptasi
Terbitnya regulasi baru ini menjadi pengingat bagi perguruan tinggi, dosen, peneliti, mahasiswa pascasarjana, dan pengelola jurnal untuk memahami perubahan kebijakan akreditasi. Bagi pengelola jurnal, prioritasnya adalah memperkuat tata kelola editorial, menjaga konsistensi penerbitan, serta memastikan proses penelaahan artikel berjalan secara objektif dan bertanggung jawab.
Sementara bagi penulis, perubahan ini menjadi momentum untuk lebih memperhatikan kualitas penelitian sebelum mengirimkan artikel ke jurnal ilmiah. Pemilihan jurnal juga perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kesesuaian ruang lingkup, kredibilitas penerbit, dan kualitas proses editorial.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan akreditasi tidak hanya ditentukan oleh perubahan peringkat atau regulasi. Hal yang lebih penting adalah terbentuknya ekosistem publikasi ilmiah yang berintegritas, berkualitas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.
Sumber: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; detikEdu; Permendiktisaintek Nomor 9 Tahun 2026.
