Di tengah seremoni megah HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Senin (17/8/2026), Presiden Prabowo Subianto meminta hadirin mengheningkan cipta, bukan hanya untuk pahlawan, tapi juga untuk korban bencana di NTT dan Sumatra yang masih berjuang di pengungsian.
Upacara Tetap Jalan, Bencana Belum Selesai
Gempa bumi yang mengguncang NTT terjadi hanya sehari sebelum perayaan kemerdekaan digelar. Namun upacara di Istana tetap berlangsung sesuai jadwal, lengkap dengan segala kemegahannya. Momen hening yang disisipkan Prabowo pun jadi satu-satunya ruang formal bagi negara untuk mengakui penderitaan warganya di tengah perayaan.
Sejumlah menteri turut angkat bicara. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut ada "keprihatinan mendalam" di balik rasa syukur usia ke-81 RI. Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyoroti warga NTT yang masih bertahan di pengungsian dan berharap bantuan segera datang. Pernyataan-pernyataan ini terdengar tulus, tapi juga menyisakan pertanyaan: seberapa cepat kata-kata itu berubah jadi bantuan nyata di lapangan?
Menteri "Absen" ke NTT, Cukupkah?
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut sejumlah pejabat, termasuk Menko PMK, Mendagri, Menteri PU, hingga Wakil Menteri Kesehatan dan Sosial, tidak hadir di Jakarta karena turun langsung ke NTT. Langkah ini bisa dibaca sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi publik tentu berhak menagih hasil konkretnya: berapa lama pengungsi akan bertahan di tenda, kapan rekonstruksi dimulai, dan apakah perhatian ini akan bertahan setelah gegap gempita HUT RI mereda.
Simbol yang Perlu Dibuktikan
Momen hening di Istana memang menyentuh, dan patut diapresiasi sebagai pengakuan negara atas derita rakyatnya. Tapi simbol semacam ini sering kali menguap begitu sorotan media bergeser ke isu lain. Ujian sesungguhnya bukan pada seberapa khidmat doa dipanjatkan di podium, melainkan pada seberapa serius dan konsisten pemerintah menuntaskan pemulihan di NTT dan wilayah terdampak lainnya, jauh setelah tanggal 17 Agustus berlalu.
Achmad Reyhan Dwianto
